Sekretaris KPU Papua Barat Sosialisasikan Proyek Perubahan Penguatan Manajemen Logistik Pemilu
Manokwari, (24/9/2025) – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Michael Mote, menegaskan komitmennya memperkuat manajemen logistik Pemilu dengan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan sistem pendukung. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center Kantor KPU Papua Barat.
Kegiatan yang diikuti oleh KPU Kabupaten se-Papua Barat ini membahas proyek perubahan berjudul “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung”. Michael Mote menekankan bahwa Papua Barat memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pegunungan, kepulauan, hingga pesisir yang akses transportasinya terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pelipatan, sortir, pengepakan, hingga distribusi logistik Pemilu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Fokus utama kita adalah memastikan logistik Pemilu tidak hanya sampai tepat waktu, tetapi juga sesuai standar keamanan dan kualitas. Masyarakat di wilayah 3T harus tetap mendapatkan hak pilihnya tanpa terhambat persoalan distribusi,” tegas Michael.
Fokus Jangka Pendek
Sebagai bagian dari proyek perubahan, KPU Papua Barat menetapkan sejumlah langkah strategis pada periode Agustus–Oktober 2025, di antaranya: penyusunan dan pengesahan SOP teknis pelipatan, sortir, pengesetan, serta pengepakan logistik; sosialisasi rekrutmen dan pelatihan tenaga sortir/pelipat; penataan ruang kerja logistik sesuai standar; identifikasi wilayah sulit akses; serta penyusunan SOP distribusi logistik khusus daerah 3T.
Melalui tahapan ini, KPU Papua Barat berharap pengelolaan logistik Pemilu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menjamin keadilan akses bagi seluruh pemilih.
Masukan dari Kabupaten
Diskusi interaktif yang berlangsung dalam pertemuan ini turut menghasilkan sejumlah masukan konstruktif dari KPU Kabupaten.
- KPU Kaimana mengusulkan pemanfaatan aplikasi SIDALI offline sebagai solusi ketika jaringan internet tidak tersedia.
- KPU Teluk Bintuni menyoroti perlunya peninjauan kembali harga pelipatan surat suara agar menarik minat masyarakat, sekaligus mengusulkan prioritas distribusi logistik ke daerah 3T.
- KPU Manokwari Selatan menekankan pentingnya evaluasi harga pelipatan untuk mencegah potensi konflik.
- KPU Fakfak menyarankan penajaman SOP terkait standar mutu surat suara, pencegahan human error, serta pembuatan buku kerja logistik sebagai bahan evaluasi.
- KPU Manokwari menekankan perlunya menambahkan aspek koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan SOP, serta memisahkan SOP sortir, pelipatan, dan pengepakan karena memiliki prosedur berbeda.
Komitmen Bersama
Kegiatan ini menutup rangkaian agenda dengan penegasan bahwa keberhasilan penguatan manajemen logistik Pemilu di Papua Barat hanya dapat dicapai dengan koordinasi dan komitmen bersama. Dengan adanya SOP yang jelas, sistem pendukung yang kuat, dan partisipasi semua pihak, distribusi logistik Pemilu diharapkan dapat berjalan tepat waktu, aman, dan menjangkau seluruh TPS di Papua Barat tanpa hambatan berarti.
