Berita Terkini

Manokwari, papuabarat.kpu.go.id – Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Sekretariat KPU Provinsi dan KPU kabupaten, KPU Provinsi Papua Barat laksanakan Bimbingan Teknis SAKTI Modul Penganggaran dengan menghadirkan pemateri dari Kanwil DJPb Papua Barat, bertempat di Aula Husni Kamil Manik, 13 s.d 15 Januari 2026. Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Abdul Muin Salewe selaku pengampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Barat dalam penyampaiannya saat membuka kegiatan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh alur bisnis pengelolaan keuangan berbasis SAKTI tidak hanya bagi operator dan admin aplikasi SAKTI, namum juga bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Papua Barat. Hal tersebut, kata Abdul Muin, agar dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dapat lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu juga untuk mengantisipasi apabila ditemui jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan revisi agar proses revisi tetap mengacu pada alur bisnis dan ketentuan yang berlaku.   ”Tidak semua yang mengikuti kegiatan ini adalah operator dan admin aplikasi, tapi kegiatan ini sangat penting juga diketahui oleh semua pegawai. Kegiatan ini agar dalam penyusunan anggaran bisa lebih akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan” sebut Abdul Muin.   ”Sebab kadang-kadang kita sudah menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, tapi tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, kadang-kadang juga kita bisa pertanggung jawabkan, transparan tapi tidak akuntabel. Oleh sebab itu, pentingnya kegiatan ini supaya kita semua punya pemahaman menyeluruh terkait rencana kerja dan anggaran berbasis aplikasi SAKTI ini” lanjutnya. Pada hari pertama dan hari kedua kegiatan, pemateri dari Kanwil DJPb Papua Barat Habban Maulana memaparkan substansi perencanaan anggaran berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 serta mekanisme penginputan rencana kerja anggaran pada aplikasi SAKTI. Para peserta juga disuguhkan beberapa materi lain diantaranya IKPA berdasarkan Perdirjen PB Nomor 5 Tahun 2024 juga pengenalan modul pada aplikasi SAKTI yang melekat dengan IKPA.   Dalam pemaparannya, Habban menjelaskan terdapat beberapa prinsip belanja berkualitas diantaranya prinsip efisiensi, efektifitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas sejak penyusunan awal rencana kerja lembaga, khususnya di lembaga seperti KPU, agar sebisa mungkin menghindari kesalahan administrasi dan teknis yang dapat berpengaruh pada penyerapan serta pelaporan pada tahun anggaran berjalan.   Para peserta juga diberikan kesempatan tanya jawab terkait alur bisnis modul penganggaran dalam Aplikasi SAKTI dan dasar regulasi yang berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran sehingga kegiatan ini dapat berdampak pada penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Turut hadir dalam kegiatan 3 hari berturut-turut Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi SDM Parmas KPU Papua Barat Henry Jackson, Kepala Bagian Keuangan Umum Logistik KPU Papua Barat Dominggus Kambu, Kepala Bagian Teknis Hukum KPU Papua Barat Hajra Achmad serta para pegawai di lingkungan satuan kerja KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Kaimana, KPU Pegunungan Arfak, KPU Kabupaten Manokwari dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. [PARHUMAS KPU PABAR]

KPU PABAR, Manokwari. Sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari KPU se-Papua Barat mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa pagi, 2 Desember 2025, bertempat di Kantor Regional XIV BKN Manokwari. Pelaksanaan ujian ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian resmi dari Sekretariat Jenderal KPU RI terkait jadwal nasional Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025 yang diselenggarakan serentak pada 2–23 Desember 2025 di seluruh kantor regional dan UPT BKN. Dalam pelaksanaan di Manokwari, KPU Papua Barat turut melakukan pendampingan penuh guna memastikan kesiapan peserta maupun kelancaran seluruh proses ujian berbasis sistem CAT BKN. Hadir mendampingi para peserta, Kepala Bagian yang membidangi SDM, Henry Jackson, beserta Kasubbag SDM, Tri Hartini, serta unsur kesekretariatan KPU Papua Barat yang membantu koordinasi teknis sebelum pelaksanaan, termasuk memastikan kelengkapan registrasi, ruang ujian, keamanan lokasi, hingga kesiapan jaringan dan sarana pendukung lain sebagaimana menjadi ketentuan yang disampaikan dalam surat Sekretaris Jenderal KPU RI. KPU Papua Barat menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan karier ASN di lingkungan KPU, sekaligus memastikan seluruh peserta mengikuti ujian dengan tertib, nyaman, dan sesuai standar prosedur yang ditetapkan oleh BKN. Dengan terlaksananya ujian ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh hasil terbaik dan semakin meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan kepemiluan di Provinsi Papua Barat.    

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Michael Mote, mendatangi Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Selasa (30/09/2025) dalam rangka mendapatkan dukungan dan kerjasama lewat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam mewujudkan manajemen logistik Pemilu yang efektif, aman, dan terpercaya di Papua Barat. Kedatangan Michael Mote disambut oleh Asisten III Administrasi Umum, Otto Parorrongan di ruang kerjanya. Otto menyampaikan bahwa Setda Papua Barat sedang berada di luar daerah sehingga belum bisa ditemui secara langsung. Berkenan dengan itu maksud kedatangan dipastikan akan tersampaikan kepada Setda. Di kesempatan itu, Michael Mote memaparkan seputar Proyek Perubahan Jangka Pendek yang sedang  diimplementasikan berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2025. Lewat sinergi bersama Pemerintah Daerah Papua Barat dalam mengimplementasi proyek ini, manajemen logistik pada Pemilu yang akan datang diharapkan bisa meningkat secara signifikan.

Manokwari, (24/9/2025) – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Michael Mote, menegaskan komitmennya memperkuat manajemen logistik Pemilu dengan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan sistem pendukung. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center Kantor KPU Papua Barat. Kegiatan yang diikuti oleh KPU Kabupaten se-Papua Barat ini membahas proyek perubahan berjudul “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung”. Michael Mote menekankan bahwa Papua Barat memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pegunungan, kepulauan, hingga pesisir yang akses transportasinya terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pelipatan, sortir, pengepakan, hingga distribusi logistik Pemilu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Fokus utama kita adalah memastikan logistik Pemilu tidak hanya sampai tepat waktu, tetapi juga sesuai standar keamanan dan kualitas. Masyarakat di wilayah 3T harus tetap mendapatkan hak pilihnya tanpa terhambat persoalan distribusi,” tegas Michael.   Fokus Jangka Pendek Sebagai bagian dari proyek perubahan, KPU Papua Barat menetapkan sejumlah langkah strategis pada periode Agustus–Oktober 2025, di antaranya: penyusunan dan pengesahan SOP teknis pelipatan, sortir, pengesetan, serta pengepakan logistik; sosialisasi rekrutmen dan pelatihan tenaga sortir/pelipat; penataan ruang kerja logistik sesuai standar; identifikasi wilayah sulit akses; serta penyusunan SOP distribusi logistik khusus daerah 3T. Melalui tahapan ini, KPU Papua Barat berharap pengelolaan logistik Pemilu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menjamin keadilan akses bagi seluruh pemilih. Masukan dari Kabupaten Diskusi interaktif yang berlangsung dalam pertemuan ini turut menghasilkan sejumlah masukan konstruktif dari KPU Kabupaten. KPU Kaimana mengusulkan pemanfaatan aplikasi SIDALI offline sebagai solusi ketika jaringan internet tidak tersedia. KPU Teluk Bintuni menyoroti perlunya peninjauan kembali harga pelipatan surat suara agar menarik minat masyarakat, sekaligus mengusulkan prioritas distribusi logistik ke daerah 3T. KPU Manokwari Selatan menekankan pentingnya evaluasi harga pelipatan untuk mencegah potensi konflik. KPU Fakfak menyarankan penajaman SOP terkait standar mutu surat suara, pencegahan human error, serta pembuatan buku kerja logistik sebagai bahan evaluasi. KPU Manokwari menekankan perlunya menambahkan aspek koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan SOP, serta memisahkan SOP sortir, pelipatan, dan pengepakan karena memiliki prosedur berbeda. Komitmen Bersama Kegiatan ini menutup rangkaian agenda dengan penegasan bahwa keberhasilan penguatan manajemen logistik Pemilu di Papua Barat hanya dapat dicapai dengan koordinasi dan komitmen bersama. Dengan adanya SOP yang jelas, sistem pendukung yang kuat, dan partisipasi semua pihak, distribusi logistik Pemilu diharapkan dapat berjalan tepat waktu, aman, dan menjangkau seluruh TPS di Papua Barat tanpa hambatan berarti.

Pegunungan Arfak, 19/09/2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus berupaya memperkuat tata kelola logistik Pemilu dengan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan sistem pendukung modern. Hal ini ditegaskan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Michael Mote, saat menyampaikan Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU, di antaranya Dominggus Kambu (Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Papua Barat), Amon Onesias Manobi (Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak), serta para kepala subbagian dan staf KPU Kabupaten Pegunungan Arfak. Menjawab Tantangan Geografis Papua Barat Dalam paparannya, Michael Mote mengangkat proyek perubahan dengan judul: “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung.” Menurutnya, kondisi geografis Papua Barat yang terdiri dari pegunungan, kepulauan, hingga daerah pesisir dengan akses transportasi terbatas menjadi tantangan besar bagi distribusi logistik Pemilu. Wilayah seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana kerap menghadapi keterlambatan distribusi karena jalur transportasi yang sulit serta minimnya gudang penyimpanan sesuai standar. “Manajemen logistik Pemilu di Papua Barat tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi dengan kondisi geografis yang penuh tantangan. Karena itu, koordinasi, perencanaan matang, dan dukungan sistem teknologi menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik, khususnya di daerah 3T,” tegas Michael. Ia juga menyoroti sejumlah masalah krusial yang berulang setiap Pemilu, mulai dari keterbatasan tenaga sortir dan pelipat, lemahnya pengawasan, keterlambatan dokumen logistik, hingga kerawanan sosial dan keamanan. Langkah Strategis KPU Papua Barat Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU Papua Barat menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya: Penyusunan dan pengesahan SOP teknis logistik (pelipatan, sortir, pengesetan, pengepakan). Rekrutmen dan pelatihan tenaga pelipat/sortir dengan supervisi lapangan. Penataan ruang kerja logistik sesuai standar. Penerapan sistem pelaporan digital berbasis dashboard. Identifikasi wilayah sulit akses dengan penyediaan moda transportasi alternatif. Penyusunan SOP distribusi logistik di daerah 3T. Pada tahap awal (Agustus–Oktober 2025), fokus diarahkan pada penyusunan SOP, pemenuhan kebutuhan SDM, serta penataan gudang penyimpanan. “Kami ingin memastikan logistik Pemilu sampai tepat waktu, aman, dan sesuai standar kualitas. Tujuan utama kami adalah menjamin hak pilih masyarakat, termasuk di wilayah 3T, tanpa hambatan distribusi,” tambah Michael. Catatan Diskusi Dalam sesi diskusi, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya: KPU Pegunungan Arfak belum memiliki kantor permanen. Denah gudang dan alur logistik yang disampaikan dinilai sangat membantu. Dokumen logistik dari penyedia sering terlambat dan tertukar. Kriteria perekrutan SDM serta dinamika sosial masyarakat lokal menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Penutup Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju tata kelola logistik Pemilu yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di Papua Barat. Dengan penguatan koordinasi dan strategi adaptif, KPU Papua Barat optimis Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan lancar, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (timperubahan-parhumas

Manokwari, 19/09/2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan geografis wilayah Papua Barat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPU Papua Barat, Michael Mote, saat memaparkan Proyek Perubahan Jangka Pendek dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Manokwari, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Dominggus Kambu (Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Papua Barat), Muji Warsito (Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari), Christina (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik), Srywati P. Ranteallo (Kasubbag Teknis), serta staf KPU Kabupaten Manokwari. Dalam paparannya, Michael Mote mengusung proyek bertajuk: “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung.” Ia menegaskan, distribusi logistik Pemilu di Papua Barat memiliki tantangan berat, mulai dari kondisi geografis pegunungan, kepulauan, hingga pesisir dengan akses transportasi terbatas. Hal tersebut kerap menghambat distribusi ke daerah terpencil seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. “Manajemen logistik Pemilu di Papua Barat tidak hanya soal teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kondisi geografis yang penuh tantangan. Karena itu, koordinasi, perencanaan matang, serta dukungan sistem teknologi menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik, khususnya di daerah 3T,” ujar Michael Mote. Beberapa langkah strategis yang dirancang KPU Papua Barat antara lain: Penyusunan dan pengesahan SOP teknis pelipatan, sortir, pengesetan, dan pengepakan logistik. Simulasi rekrutmen dan pelatihan tenaga pelipat/sortir dengan supervisi lapangan. Penyiapan ruang kerja logistik sesuai standar tata letak. Penerapan sistem pelaporan progres digital berbasis dashboard. Identifikasi wilayah sulit akses dengan penyediaan moda transportasi alternatif. Penyusunan SOP distribusi logistik daerah 3T. Michael menambahkan, tahap awal implementasi yang berlangsung antara Agustus–Oktober 2025 akan difokuskan pada penyusunan SOP, penguatan SDM, serta penyiapan gudang penyimpanan dengan standar keamanan yang lebih baik. Dalam sesi diskusi, KPU Kabupaten Manokwari turut memberikan masukan, antara lain perlunya identifikasi masalah yang lebih rinci, penekanan pada manfaat proyek, serta solusi terhadap keterbatasan gudang logistik yang berukuran kecil di Manokwari. Selain itu, mereka juga menyoroti tantangan rekrutmen tenaga sortir dan lipat yang membutuhkan ketelitian tinggi serta waktu kerja yang memadai. Kegiatan ini diakhiri dengan penegasan bahwa sosialisasi proyek perubahan jangka pendek merupakan langkah awal penting dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu yang terukur, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan distribusi logistik Pemilu dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T, secara tepat waktu dan sesuai standar. (timperubahan-parhumas)