Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025
Pengumuman Nomor 1/PL.01-Pu/92/2026 tentang Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025 dapat di dowload di sini ....
Sahkan 391.064 Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Provinsi Papua Barat Komitmen Pastikan Data Akurat dan Valid
Manokwari, kpupabar.kpu.go.id – KPU senantiasi berkomitmen memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan valid sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan melalui proses Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan. Komitmen tersebut ditekankan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Francis Edward Makabory dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDP) Semester II Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2025, yang digelar di Aula Husni Kamil Manik KPU Papua Barat, Kamis (11/12/2025). ”Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah proses rutin yang dilakukan KPU secara berjenjang untuk memperbarui daftar pemilih berdasarkan DPT terakhir, disinkronkan dengan data kependudukan nasional, dan dilaksanakan minimal setiap 3–6 bulan sekali” ujar Francis Edward Makabory. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Abdul Muin Salewe selaku pengampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Barat menjelaskan alur mekanisme pemutakhiran dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Memastikan data akurat jika terdadpat pemilih baru, pindah domisili, meninggal dunia, atau perubahan status. Dalam sesi tanggapan Bawaslu dan Stakehokder terkait, diketahui hasil pengawasan Bawaslu masih terdapat beberapa anomali data yang terjadi di hampir semua kabupaten, dengan angka tertinggi di Kabupaten Manokwari Selatan, namun sebut Abdul Muin, meski terdapat anomali data, hal tersebut akan dijadikan fokus untuk diselesaikan pada pemutakhiran triwulan I awal Tahun 2026 mendatang. ”Ada beberapa hal yg mengakibatkan anomali misalnya data kependudukan belum sepenuhnya sinkron, bisa menimbulkan perbedaan antara data Dukcapil dan KPU. Partisipasi masyarakat juga, warga harus aktif melaporkan perubahan status misalnya pindah domisili, meninggal dunia dan sebagainya”, tandas Abdul Muin Salewe. Dalam hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Provinsi Papua Barat berdasarkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II tingkat Provinsi Papua Barat, data pemilih berkelanjutan dapat dirincikan sebagai berikut : Jumlah Kecamatan/Distrik : 91 Jumlah Desa/Kampung/Kelurahan : 824 Jumlah Pemilih (L) : 197.537 Jumlah Pemilih (P) : 193.527 Jumlah Pemilih (L + P) : 391.064 Untuk lebih lengkapnya dapat mengunduh Surat Keputusannya melalui laman JDIH KPU Provinsi Papua Barat, klik.... disini. ....
12 ASN KPU Papua Barat Ikuti Ujian Dinas dan UPKP di Kanreg XIV BKN Manokwari
KPU PABAR, Manokwari. Sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari KPU se-Papua Barat mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa pagi, 2 Desember 2025, bertempat di Kantor Regional XIV BKN Manokwari. Pelaksanaan ujian ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian resmi dari Sekretariat Jenderal KPU RI terkait jadwal nasional Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025 yang diselenggarakan serentak pada 2–23 Desember 2025 di seluruh kantor regional dan UPT BKN. Dalam pelaksanaan di Manokwari, KPU Papua Barat turut melakukan pendampingan penuh guna memastikan kesiapan peserta maupun kelancaran seluruh proses ujian berbasis sistem CAT BKN. Hadir mendampingi para peserta, Kepala Bagian yang membidangi SDM, Henry Jackson, beserta Kasubbag SDM, Tri Hartini, serta unsur kesekretariatan KPU Papua Barat yang membantu koordinasi teknis sebelum pelaksanaan, termasuk memastikan kelengkapan registrasi, ruang ujian, keamanan lokasi, hingga kesiapan jaringan dan sarana pendukung lain sebagaimana menjadi ketentuan yang disampaikan dalam surat Sekretaris Jenderal KPU RI. KPU Papua Barat menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan karier ASN di lingkungan KPU, sekaligus memastikan seluruh peserta mengikuti ujian dengan tertib, nyaman, dan sesuai standar prosedur yang ditetapkan oleh BKN. Dengan terlaksananya ujian ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh hasil terbaik dan semakin meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan kepemiluan di Provinsi Papua Barat. ....
PENGUMUMAN LELANG Nomor: 8/RT.01.3-Pu/92/2025
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat melalui perantaraan KPKNL Sorong akan melakukan Lelang Barang Milik Negara berupa Inventaris Kantor sesuai Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3094/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 08 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara. Pengumuman lengkapnya dapat mengnduhnya disini KLIK ....
KPU Papua Barat Hadiri Rakor dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024 di Jakarta
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menghadiri Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU RI pada 17–19 Oktober 2025 di Hotel Pullman Jakarta Central Park. KPU Papua Barat diwakili oleh Anggota KPU Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Abdon Retraubun, serta didampingi oleh Kepala Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Henry Jackson. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan Pilkada 2024, sekaligus memperkuat koordinasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat se-Indonesia. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa, "Pemilu merupakan sebuah konteks, bukan teks. Karena itu, kinerja KPU perlu disampaikan melalui indeks partisipasi, baik pemilu maupun pilkada." Ia hadir bersama Anggota KPU August Mellaz, Idham Holik, Parsadaan Harahap, dan Iffa Rosita. Dalam sela-sela kegiatan, KPU RI melalui Anggota KPU August Mellaz menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (satker) dengan capaian tertentu. Salah satu yang menerima penghargaan adalah KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, yang dinobatkan dalam kategori Mendokumentasikan Pembelajaran Pilkada 2024. Piagam tersebut diterima langsung oleh Abdon Retraubun mewakili Papua Barat. Sejumlah pesan strategis juga disampaikan jajaran KPU RI: Iffa Rosita menekankan pentingnya keterampilan public speaking bagi jajaran Parmas agar informasi dapat diterima masyarakat secara efektif. Parsadaan Harahap mengingatkan pentingnya peningkatan literasi penyelenggara pemilu demi menghadirkan informasi yang jelas dan terang. Idham Holik menyoroti pembangunan hubungan publik dengan para pemangku kepentingan untuk memperkuat citra lembaga. August Mellaz menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan adalah fase penting menuju pemilu dan pilkada mendatang, sehingga evaluasi dan optimalisasi di tiap sektor menjadi hal krusial. Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, pejabat Eselon II Setjen KPU, serta Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi se-Indonesia. KPU Papua Barat berkomitmen mendukung penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi strategi pendidikan pemilih demi menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas. ....
Pembangunan Zona Integritas di KPU Provinsi Papua Barat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Pembentukan Anggota Tim Zona Integritas dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Kamis (9/10/2025) bertempat di Aula Husni Kamil Malik, Kantor KPU Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Francis Edward Makabory, selaku Ketua KPU Provinsi Papua Barat, dan menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan KPU Papua Barat menuju lembaga yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan resmi Zona Integritas KPU Provinsi Papua Barat pada Mei 2023 yang menandai tekad kuat lembaga untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, tim Zona Integritas yang telah terbentuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen bersama seluruh jajaran terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan anti-korupsi. Selain itu, para peserta juga mendapatkan pembekalan materi dari Inspektorat KPU Republik Indonesia yang menjelaskan tentang langkah-langkah strategis menuju terwujudnya Zona Integritas. Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek penting, seperti penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat, transparansi lembaga, kepatuhan terhadap peraturan, serta penguatan budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pembekalan ini diharapkan menjadi panduan konkret dalam penerapan nilai-nilai integritas di setiap lini kerja, baik pada tataran pimpinan maupun staf. Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Abdul Muin Salewe, Endang WUlansari, Adi Murat, begitu pula Sekretaris, Michael Mote, para Kepala Bagian dan Subbagian, serta seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Kehadiran seluruh unsur lembaga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan komitmen kolektif seluruh keluarga besar KPU Papua Barat. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Barat menegaskan keinginannya untuk mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati. Pembangunan Zona Integritas menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. Pembangunan Zona Integritas di KPU Provinsi Papua Barat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Pembentukan Anggota Tim Zona Integritas dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Kamis (9/10/2025) bertempat di Aula Husni Kamil Malik, Kantor KPU Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Francis Edward Makabory, selaku Ketua KPU Provinsi Papua Barat, dan menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan KPU Papua Barat menuju lembaga yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan resmi Zona Integritas KPU Provinsi Papua Barat pada Mei 2023 yang menandai tekad kuat lembaga untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, tim Zona Integritas yang telah terbentuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen bersama seluruh jajaran terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan anti-korupsi. Selain itu, para peserta juga mendapatkan pembekalan materi dari Inspektorat KPU Republik Indonesia yang menjelaskan tentang langkah-langkah strategis menuju terwujudnya Zona Integritas. Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek penting, seperti penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat, transparansi lembaga, kepatuhan terhadap peraturan, serta penguatan budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pembekalan ini diharapkan menjadi panduan konkret dalam penerapan nilai-nilai integritas di setiap lini kerja, baik pada tataran pimpinan maupun staf. Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Abdul Muin Salewe, Endang WUlansari, Adi Murat, begitu pula Sekretaris, Michael Mote, para Kepala Bagian dan Subbagian, serta seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Kehadiran seluruh unsur lembaga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan komitmen kolektif seluruh keluarga besar KPU Papua Barat. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Barat menegaskan keinginannya untuk mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati. Pembangunan Zona Integritas menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. ....