KPU PAPUABARAT

Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat Periode 2025-2030 | Pengumuman Hasil Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat Periode 2025-2030 | Form Masukan dan Tanggapan terhadap Hasil Seleksi Tertulis Dan Tes Psikologi

KPU Papua Barat Siap Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2026

Rabu, 20 Mei 2026

Manokwari, KPU PB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat beserta jajaran KPU Kabupaten se-Papua Barat menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Serta Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 pada Senin (18/5). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Anggota KPU RI Iffa Rosita ini berpusat di Kantor Inspektorat Utama Setjen KPU RI dan diikuti oleh satker seluruh Indonesia via Zoom Meeting. Rakor ini digelar sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan komitmen nyata serta memastikan dokumen administratif pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) mencerminkan implementasi pelayanan yang konkret di lapangan. Bertempat di Media Center KPU Provinsi Papua Barat, kegiatan ini diikuti langsung oleh jajaran pimpinan dan staf secara saksama. Hadir dalam pertemuan daring tersebut Ketua KPU Papua Barat, Francis Edward Makabory; Anggota KPU Papua Barat, Adi Murat; serta Kepala Bagian yang membidangi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Henry Jackson. Turut mendampingi pula beberapa Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di bidang Perencanaan KPU Provinsi Papua Barat yang siap mengawal jalannya reformasi birokrasi di internal sekretariat. Dalam arahannya, Iffa Rosita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, menegaskan bahwa esensi pembangunan Zona Integritas harus dimulai dari penguatan komitmen pimpinan melalui Pakta Integritas yang telah ditandatangani. Pimpinan menjabarkan enam area perubahan penentu kelayakan satker, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait hal tersebut, KPU Provinsi Papua Barat diinstruksikan untuk bertindak aktif sebagai perpanjangan tangan KPU RI dalam melakukan pengawasan melekat, pembinaan, sekaligus asistensi langsung terhadap progres pembangunan ZI di tingkat KPU Kabupaten bawah koordinasinya. Guna mencapai predikat WBK/WBBM, perwakilan Kemenpan RB selaku narasumber mengingatkan pentingnya kemandirian satker dan kepatuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang akuntabel. Menanggapi poin kritis tersebut, KPU Provinsi Papua Barat berkomitmen penuh untuk mendorong kemandirian operasional di setiap satker wilayah dan mengoptimalkan fungsi kontrol internal. Langkah ini diambil demi menyajikan keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, sekaligus memastikan reformasi birokrasi di lingkungan KPU se-Papua Barat berjalan berkelanjutan dan berkualitas. PARHUMAS-KPUPB ....

Selengkapnya

Perkuat Benteng Informasi, KPU Papua Barat Tingkatkan Kapasitas SDM Humas

Rabu, 22 April 2026

Manokwari (22/04/2026) KPU Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Knowledge Sharing bertajuk "Strategi Jurnalistik, Manajemen Krisis Media, serta Teknik Penulisan Artikel/Opini" bagi Sekretaris KPU Kabupaten, Kasubbag PARHUMAS dan SDM, serta pengelola laman dan media sosial KPU Kabupaten se-Papua Barat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Francis Edward Makabory, yang menekankan pentingnya komunikasi publik untuk memperkuat benteng informasi demokrasi dan menangkal disinformasi. Arahan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Abdon Retraubun, yang menginstruksikan jajaran KPU Kabupaten untuk tidak sekadar melaporkan tahapan secara kaku, melainkan mengemas data menjadi berita jurnalistik yang menarik agar masyarakat lebih terlibat. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Michael Mote, turut menekankan peran penting humas sebagai sumber informasi yang kredibel dan mendorong jajaran sekretariat untuk lebih berani menuangkan gagasan melalui tulisan opini guna membangun wibawa intelektual lembaga. Sesi materi pertama dipaparkan oleh Kasubbag PARHUMAS dan SDM, Tri Hartini, mengenai transformasi jurnalistik dan manajemen krisis media di era digital. Materi ini menekankan bahwa KPU harus berfungsi sebagai pusat informasi utama yang akurat dan netral, serta dilengkapi dengan protokol manajemen krisis yang terstruktur untuk memitigasi isu negatif agar tidak merusak kredibilitas lembaga. Selain itu, dipaparkan taktik resolusi krisis melalui respons cepat (golden hour) dan penunjukan juru bicara tunggal demi menjaga konsistensi pesan lembaga. Selanjutnya, materi teknik penulisan artikel dan opini disampaikan oleh staf pelaksana subbag PARHUMAS dan SDM, Rangga, yang menyoroti pentingnya menyuarakan integritas melalui tulisan yang benar. Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai perbedaan genre tulisan, struktur penulisan opini yang efektif, serta tips khusus bagi penulis di lingkungan KPU agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik serta memanfaatkan data primer sebagai senjata melawan spekulasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM KPU di tingkat provinsi hingga kabupaten dalam mengelola informasi, sehingga tercipta citra KPU Papua Barat yang transparan, akuntabel, dan tepercaya. Dengan kemampuan jurnalistik yang lebih tajam dan manajemen media yang solid, jajaran KPU, mulai dari tingkat pimpinan sekretariat hingga pengelola konten, diharapkan siap menghadapi berbagai tantangan informasi dan memberikan edukasi yang optimal bagi masyarakat luas. TimPARHUMAS KPU PABAR ....

Selengkapnya

Perkuat Disiplin dan Kinerja, Sekretaris KPU Papua Barat Gelar Sidak Daring kepada Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten

Selasa, 21 April 2026

MANOKWARI (20/04/2026)– Sebagai langkah nyata untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan kedisiplinan pegawai, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan inspeksi mendadak (sidak) kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Michael Mote, dengan didampingi oleh para Kepala Bagian (Kabag) serta para Kepala Subbagian (Kasubbag) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Michael Mote menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan ketat dan pembinaan langsung pimpinan kepada satuan kerja di daerah. Ia menekankan bahwa jajaran KPU tidak boleh berdiam diri, melainkan harus terus bergerak melakukan pembenahan internal demi menghadirkan pelayanan publik yang prima dan akuntabel. Dalam sidak daring tersebut, Michael Mote memberikan beberapa instruksi strategis yang wajib dilaksanakan: Penegakan Disiplin: Sekretaris KPU Kabupaten diinstruksikan untuk bersikap tegas dalam menyikapi kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing guna memastikan roda organisasi berjalan efektif. Kepatuhan Atribut dan Pakaian Dinas: Seluruh pegawai diwajibkan mematuhi ketentuan pakaian dinas sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 11 Tahun 2024, termasuk penggunaan atribut lengkap seperti PIN KORPRI, papan nama, dan kartu identitas pegawai. Prosedur Kehadiran: Pegawai wajib mengikuti mekanisme pelaporan (izin) melalui jalur koordinasi yang resmi apabila terdapat kendala yang menghalangi kehadiran di kantor, sesuai dengan jam kerja yang berlaku yakni pukul 07.30–16.00 WIT untuk Senin-Kamis, dan penyesuaian untuk hari Jumat. Harmonisasi Lingkungan Kerja: Sekretaris KPU Kabupaten diminta untuk senantiasa menjaga keharmonisan di lingkungan satuan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktif. Langkah ini sejalan dengan upaya KPU Provinsi Papua Barat dalam menanamkan nilai disiplin serta mengawal aktualisasi para CPNS di lingkungan sekretariat sebagai kader penyelenggara pemilu yang kompeten. Melalui pengawasan yang konsisten dan komitmen kerja yang nyata, KPU Papua Barat memastikan bahwa setiap satuan kerja, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, siap menjalankan tugas dengan integritas tinggi, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat. tim parhumas KPU PABAR ....

Selengkapnya

Mengukuhkan Demokrasi, Menjaga Integritas

Jumat, 10 April 2026

Tema : Mengukuhkan Demokrasi, Menjaga Integritas Oleh : Rangga (Staff Kpu Provinsi Papua Barat) Setiap tanggal 9 April menjadi momen penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Memasuiki usia ke-18, Bawaslu kini menjadi pilar utama yang menjaga agar suara rakyat tetap murni dan tidak terdistorsi. Di usia yang menggambarkan kedewasaan ini, tantangan yang dihadapi semakin rumit, namun semangat yang diusung tetap sama, yakni “Mengukuhkan Demokrasi”. Kedewasaan dalam Pengawasan Sejak awal, Bawaslu telah beralih dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen dengan kewenangan luas, mulai dari pencegahan hingga penanganan sengketa pemilu. Usia 18 tahun adalah waktu untuk merenungkan kembali kualitas pengawasan yang telah dilakukan. Tema “Mengukuhkan Demokrasi” dipilih bukan tanpa alasan, di tengah tantangan disinformasi, politik uang, dan polarisasi, Bawaslu salah satu benteng terakhir yang memastikan suara rakyat agar tidak dimanipulasi. Namun, pengukuhan demokrasi tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Demokrasi yang kokoh membutuhkan hubungan penyelenggaran pemilu yang harmonis. Di sinilah peran kerja sama antara Bawaslu dan KPU menjadi tulang punggung keberhasilan setiap tahapan kontestasi politik di Indonesia. Sinergi Bawaslu dan KPU Dalam upaya memperkuat demokrasi, Bawaslu tidak berjalan sendiri. Hubungan antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat simbiosis mutualisme namun tetap kritis. KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai pengawas adalah dua sisi dari induk yang sama yakni, Integritas Pemilu. Bentuk Sinergi Strategis; (1) Pencegahan Maladministrasi; Bawaslu memberikan masukan terhadap draft Peraturan KPU (PKPU) untuk meminimalisir celah pelanggaran sebelum aturan tersebut diundangkan. (2) Akurasi Data Pemilih; Sinergi dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih memastikan hak konstitusi warga negara terlindungi dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. (3) Stabilitas penyelenggaran; Komunikasi yang baik antara kedua lembaga ini menghindari kegaduhan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penutup; Mengukuhkan Demokrasi Pada HUT ke-18 bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen kepada rakyat bahwa Bawaslu akan terus menjadi “wasit” yang adil dan tegas. Komunikasi yang kuat dengan KPU adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Terakhir pesan penulis pada HUT ke-18 Bawaslu RI, demokrasi yang kokoh lahir dari penyelenggaraan yang amanah dan pengawas yang tak kenal lelah. Dirgahayu ke-18 Bawaslu RI. “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” ....

Selengkapnya

Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat

Minggu, 01 Maret 2026

Manokwari (26/2/2026). Ketua KPU Provinsi Papua Barat Francis Edward Makabory didampingi Anggota KPU Provinsi Adi Murat, Abdul Muni Salewe dan Abdon Retraubun memimpin Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat, bertempat di Aula Husni Kamil Manik. Dalam penyampaiannya, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Francis Edward Makabory menyampaikan pembangunan zona integritas tidak hanya menyangkut membangun integritas diri tetapi juga integritas dalam lingkungan kerja masing-masing. Pembangunan Zona Integritas, sebut Francis, adalah tentang bagaimana mindset, perilaku dan budaya kerja dari seluruh pegawai dilingkungan KPU Provinsi Papua Barat dapat diubah dengan menegakan disiplin dan integritas dalam rutinitas dan juga pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga para pegawai menjadi lebih solid dalam bekerja serta berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat luas. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Papua Barat pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan Adi Murat menghimbau tidak hanya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam mempersiapkan dokumen-dokumen area perubahan yang dibutuhkan dalam penilaian Zona Integritas oleh KemenPAN-RB, namun seluruh pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat agar bekerja semaksimal mungkin dan memberikan sumbangsih kerja nyata dalam mewujudkan KPU Provinsi Papua Barat sebagai Wilayah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Anggota KPU Provinsi Papua Barat pengampu Divisi SDM Sosdiklih Parmas Abdon Retraubun menjelaskan Zona Integritas merupakan implementasi Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua Barat, secara kelembagaan, bagaimana menunjukan komitmen nyata reformasi birokrasi tersebut di lingkungan kerja melalui tata kelola kelembagaan, manajemen SDM, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Papua Barat Divisi Perencanaan Data dan Informasi Abdul Muin Salewe mengajak seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Barat untuk saling dukung dalam mewujudkan KPU Provinsi Papua Barat melalui 6 area perubahan dan menjadi pelopor Pembangunan Zona Integritas di wilayah Papua Barat tapi juga di Tanah Papua secara keseluruhan. Dalam sesi akhir Rapat juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dan seluruh jajaran sebagai wujud komitmen dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat. Turut hadir dalam Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat di antaranya Kepala Bagian Perencanaan Data Informasi SDM Parmas Henry Jackson, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Hajra Achmad, Kasubag SDM Parmas Tri Hartini, Kasubag Hukum Pengawasan Robinson Yeuyanan, Kasubag Teknis Kurniawan Eko Sambodo, Kasubag Umum Logistik Marqaline Kaiway serta seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. PARHUMAS-SMD ....

Selengkapnya

Memaknai Hari Peringatan Pemberontakan PETA sebagai Cermin Nasionalisme Kritis

Senin, 16 Februari 2026

Memaknai Hari Peringatan Pemberontakan PETA sebagai Cermin Nasionalisme Kritis (Rangga, Staff KPU Provinsi Papua Barat) Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga momentum untuk merefleksikan makna nasionalisme yang lahir dari keberanian dan kesadaran kolektif. Pemberontakan PETA menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan tidak bisa dibendung, bahkan ketika bangsa ini masih berada di bawah pendudukan Jepang. Sejarah mencatat, PETA dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai kekuatan pertahanan lokal. Namun ironi sejarah terjadi ketika pasukan yang dibentuk untuk membantu kepentingan penjajah justru berbalik menentang ketidakadilan dan penindasan. Di sinilah letak nilai pentingnya nasionalisme sejati tumbuh bukan karena perintah, melainkan karena kesadaran moral terhadap penderitaan rakyat. Bagi penulis, peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni atau sekadar mengenang tokoh. Hari ini perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa keberanian mengambil sikap adalah bagian penting dari karakter bangsa. Generasi muda perlu melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai catatan di buku sejarah, tetapi sebagai inspirasi untuk berani bersuara terhadap ketidakadilan dalam bentuk apa pun, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Sayangnya, sering kali peringatan sejarah hanya berhenti pada upacara dan pidato formal. Padahal, nilai perjuangan seperti keberanian, solidaritas, dan cinta tanah air perlu terus dihidupkan dalam tindakan nyata. Tantangan bangsa saat ini mulai dari korupsi hingga perpecahan sosial membutuhkan semangat persatuan yang sama kuatnya seperti yang ditunjukkan para pejuang PETA Namun, refleksi juga perlu dilakukan secara kritis. Pemberontakan PETA menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan memiliki banyak wajah dan tidak selalu berjalan mulus. Ada dinamika, risiko, bahkan pengorbanan besar yang mungkin tidak selalu berujung pada kemenangan langsung. Dari sini kita belajar bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari langkah kecil yang berani. Di tengah tantangan zaman modern, globalisasi, polarisasi sosial, hingga lunturnya nilai kebangsaan, Hari Peringatan Pemberontakan PETA seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat kembali komitmen terhadap persatuan dan keadilan. Nasionalisme hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata, tetapi tentang menjaga integritas, memperjuangkan kejujuran, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Akhirnya, memperingati pemberontakan PETA berarti menghormati keberanian masa lalu sekaligus meneguhkan tanggung jawab masa kini. Semangat perlawanan terhadap penindasan harus terus hidup, bukan dalam bentuk konflik, melainkan dalam dedikasi membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. ....

Selengkapnya