Pegunungan Arfak, 19/09/2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus berupaya memperkuat tata kelola logistik Pemilu dengan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan sistem pendukung modern. Hal ini ditegaskan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Michael Mote, saat menyampaikan Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU, di antaranya Dominggus Kambu (Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Papua Barat), Amon Onesias Manobi (Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak), serta para kepala subbagian dan staf KPU Kabupaten Pegunungan Arfak.

Menjawab Tantangan Geografis Papua Barat

Dalam paparannya, Michael Mote mengangkat proyek perubahan dengan judul:
“Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung.”

Menurutnya, kondisi geografis Papua Barat yang terdiri dari pegunungan, kepulauan, hingga daerah pesisir dengan akses transportasi terbatas menjadi tantangan besar bagi distribusi logistik Pemilu. Wilayah seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana kerap menghadapi keterlambatan distribusi karena jalur transportasi yang sulit serta minimnya gudang penyimpanan sesuai standar.

“Manajemen logistik Pemilu di Papua Barat tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi dengan kondisi geografis yang penuh tantangan. Karena itu, koordinasi, perencanaan matang, dan dukungan sistem teknologi menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik, khususnya di daerah 3T,” tegas Michael.

Ia juga menyoroti sejumlah masalah krusial yang berulang setiap Pemilu, mulai dari keterbatasan tenaga sortir dan pelipat, lemahnya pengawasan, keterlambatan dokumen logistik, hingga kerawanan sosial dan keamanan.

Langkah Strategis KPU Papua Barat

Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU Papua Barat menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya:

• Penyusunan dan pengesahan SOP teknis logistik (pelipatan, sortir, pengesetan, pengepakan).
• Rekrutmen dan pelatihan tenaga pelipat/sortir dengan supervisi lapangan.
• Penataan ruang kerja logistik sesuai standar.
• Penerapan sistem pelaporan digital berbasis dashboard.
• Identifikasi wilayah sulit akses dengan penyediaan moda transportasi alternatif.
• Penyusunan SOP distribusi logistik di daerah 3T.

Pada tahap awal (Agustus–Oktober 2025), fokus diarahkan pada penyusunan SOP, pemenuhan kebutuhan SDM, serta penataan gudang penyimpanan.

“Kami ingin memastikan logistik Pemilu sampai tepat waktu, aman, dan sesuai standar kualitas. Tujuan utama kami adalah menjamin hak pilih masyarakat, termasuk di wilayah 3T, tanpa hambatan distribusi,” tambah Michael.

Catatan Diskusi

Dalam sesi diskusi, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya:

• KPU Pegunungan Arfak belum memiliki kantor permanen.
• Denah gudang dan alur logistik yang disampaikan dinilai sangat membantu.
• Dokumen logistik dari penyedia sering terlambat dan tertukar.
• Kriteria perekrutan SDM serta dinamika sosial masyarakat lokal menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Penutup

Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju tata kelola logistik Pemilu yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di Papua Barat. Dengan penguatan koordinasi dan strategi adaptif, KPU Papua Barat optimis Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan lancar, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

(timperubahan-parhumas