Berita Terkini

Manokwari, (24/9/2025) – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Michael Mote, menegaskan komitmennya memperkuat manajemen logistik Pemilu dengan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan sistem pendukung. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center Kantor KPU Papua Barat. Kegiatan yang diikuti oleh KPU Kabupaten se-Papua Barat ini membahas proyek perubahan berjudul “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung”. Michael Mote menekankan bahwa Papua Barat memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pegunungan, kepulauan, hingga pesisir yang akses transportasinya terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pelipatan, sortir, pengepakan, hingga distribusi logistik Pemilu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Fokus utama kita adalah memastikan logistik Pemilu tidak hanya sampai tepat waktu, tetapi juga sesuai standar keamanan dan kualitas. Masyarakat di wilayah 3T harus tetap mendapatkan hak pilihnya tanpa terhambat persoalan distribusi,” tegas Michael.   Fokus Jangka Pendek Sebagai bagian dari proyek perubahan, KPU Papua Barat menetapkan sejumlah langkah strategis pada periode Agustus–Oktober 2025, di antaranya: penyusunan dan pengesahan SOP teknis pelipatan, sortir, pengesetan, serta pengepakan logistik; sosialisasi rekrutmen dan pelatihan tenaga sortir/pelipat; penataan ruang kerja logistik sesuai standar; identifikasi wilayah sulit akses; serta penyusunan SOP distribusi logistik khusus daerah 3T. Melalui tahapan ini, KPU Papua Barat berharap pengelolaan logistik Pemilu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menjamin keadilan akses bagi seluruh pemilih. Masukan dari Kabupaten Diskusi interaktif yang berlangsung dalam pertemuan ini turut menghasilkan sejumlah masukan konstruktif dari KPU Kabupaten. KPU Kaimana mengusulkan pemanfaatan aplikasi SIDALI offline sebagai solusi ketika jaringan internet tidak tersedia. KPU Teluk Bintuni menyoroti perlunya peninjauan kembali harga pelipatan surat suara agar menarik minat masyarakat, sekaligus mengusulkan prioritas distribusi logistik ke daerah 3T. KPU Manokwari Selatan menekankan pentingnya evaluasi harga pelipatan untuk mencegah potensi konflik. KPU Fakfak menyarankan penajaman SOP terkait standar mutu surat suara, pencegahan human error, serta pembuatan buku kerja logistik sebagai bahan evaluasi. KPU Manokwari menekankan perlunya menambahkan aspek koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan SOP, serta memisahkan SOP sortir, pelipatan, dan pengepakan karena memiliki prosedur berbeda. Komitmen Bersama Kegiatan ini menutup rangkaian agenda dengan penegasan bahwa keberhasilan penguatan manajemen logistik Pemilu di Papua Barat hanya dapat dicapai dengan koordinasi dan komitmen bersama. Dengan adanya SOP yang jelas, sistem pendukung yang kuat, dan partisipasi semua pihak, distribusi logistik Pemilu diharapkan dapat berjalan tepat waktu, aman, dan menjangkau seluruh TPS di Papua Barat tanpa hambatan berarti.

Pegunungan Arfak, 19/09/2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus berupaya memperkuat tata kelola logistik Pemilu dengan strategi berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan sistem pendukung modern. Hal ini ditegaskan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Michael Mote, saat menyampaikan Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU, di antaranya Dominggus Kambu (Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Papua Barat), Amon Onesias Manobi (Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak), serta para kepala subbagian dan staf KPU Kabupaten Pegunungan Arfak. Menjawab Tantangan Geografis Papua Barat Dalam paparannya, Michael Mote mengangkat proyek perubahan dengan judul: “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung.” Menurutnya, kondisi geografis Papua Barat yang terdiri dari pegunungan, kepulauan, hingga daerah pesisir dengan akses transportasi terbatas menjadi tantangan besar bagi distribusi logistik Pemilu. Wilayah seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana kerap menghadapi keterlambatan distribusi karena jalur transportasi yang sulit serta minimnya gudang penyimpanan sesuai standar. “Manajemen logistik Pemilu di Papua Barat tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi dengan kondisi geografis yang penuh tantangan. Karena itu, koordinasi, perencanaan matang, dan dukungan sistem teknologi menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik, khususnya di daerah 3T,” tegas Michael. Ia juga menyoroti sejumlah masalah krusial yang berulang setiap Pemilu, mulai dari keterbatasan tenaga sortir dan pelipat, lemahnya pengawasan, keterlambatan dokumen logistik, hingga kerawanan sosial dan keamanan. Langkah Strategis KPU Papua Barat Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU Papua Barat menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya: Penyusunan dan pengesahan SOP teknis logistik (pelipatan, sortir, pengesetan, pengepakan). Rekrutmen dan pelatihan tenaga pelipat/sortir dengan supervisi lapangan. Penataan ruang kerja logistik sesuai standar. Penerapan sistem pelaporan digital berbasis dashboard. Identifikasi wilayah sulit akses dengan penyediaan moda transportasi alternatif. Penyusunan SOP distribusi logistik di daerah 3T. Pada tahap awal (Agustus–Oktober 2025), fokus diarahkan pada penyusunan SOP, pemenuhan kebutuhan SDM, serta penataan gudang penyimpanan. “Kami ingin memastikan logistik Pemilu sampai tepat waktu, aman, dan sesuai standar kualitas. Tujuan utama kami adalah menjamin hak pilih masyarakat, termasuk di wilayah 3T, tanpa hambatan distribusi,” tambah Michael. Catatan Diskusi Dalam sesi diskusi, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya: KPU Pegunungan Arfak belum memiliki kantor permanen. Denah gudang dan alur logistik yang disampaikan dinilai sangat membantu. Dokumen logistik dari penyedia sering terlambat dan tertukar. Kriteria perekrutan SDM serta dinamika sosial masyarakat lokal menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Penutup Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju tata kelola logistik Pemilu yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di Papua Barat. Dengan penguatan koordinasi dan strategi adaptif, KPU Papua Barat optimis Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan lancar, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (timperubahan-parhumas

Manokwari, 19/09/2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan geografis wilayah Papua Barat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPU Papua Barat, Michael Mote, saat memaparkan Proyek Perubahan Jangka Pendek dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Manokwari, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Dominggus Kambu (Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Papua Barat), Muji Warsito (Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari), Christina (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik), Srywati P. Ranteallo (Kasubbag Teknis), serta staf KPU Kabupaten Manokwari. Dalam paparannya, Michael Mote mengusung proyek bertajuk: “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung.” Ia menegaskan, distribusi logistik Pemilu di Papua Barat memiliki tantangan berat, mulai dari kondisi geografis pegunungan, kepulauan, hingga pesisir dengan akses transportasi terbatas. Hal tersebut kerap menghambat distribusi ke daerah terpencil seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. “Manajemen logistik Pemilu di Papua Barat tidak hanya soal teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kondisi geografis yang penuh tantangan. Karena itu, koordinasi, perencanaan matang, serta dukungan sistem teknologi menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik, khususnya di daerah 3T,” ujar Michael Mote. Beberapa langkah strategis yang dirancang KPU Papua Barat antara lain: Penyusunan dan pengesahan SOP teknis pelipatan, sortir, pengesetan, dan pengepakan logistik. Simulasi rekrutmen dan pelatihan tenaga pelipat/sortir dengan supervisi lapangan. Penyiapan ruang kerja logistik sesuai standar tata letak. Penerapan sistem pelaporan progres digital berbasis dashboard. Identifikasi wilayah sulit akses dengan penyediaan moda transportasi alternatif. Penyusunan SOP distribusi logistik daerah 3T. Michael menambahkan, tahap awal implementasi yang berlangsung antara Agustus–Oktober 2025 akan difokuskan pada penyusunan SOP, penguatan SDM, serta penyiapan gudang penyimpanan dengan standar keamanan yang lebih baik. Dalam sesi diskusi, KPU Kabupaten Manokwari turut memberikan masukan, antara lain perlunya identifikasi masalah yang lebih rinci, penekanan pada manfaat proyek, serta solusi terhadap keterbatasan gudang logistik yang berukuran kecil di Manokwari. Selain itu, mereka juga menyoroti tantangan rekrutmen tenaga sortir dan lipat yang membutuhkan ketelitian tinggi serta waktu kerja yang memadai. Kegiatan ini diakhiri dengan penegasan bahwa sosialisasi proyek perubahan jangka pendek merupakan langkah awal penting dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu yang terukur, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan distribusi logistik Pemilu dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T, secara tepat waktu dan sesuai standar. (timperubahan-parhumas)

Manokwari — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek yang dipaparkan langsung oleh Sekretaris KPU Papua Barat, Michael Mote, Selasa (16/9/2025) bertempat di Media Center KPU Papua Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV Tahun 2025, yang sedang diikuti oleh Michael Mote. Acara dihadiri oleh para pejabat struktural KPU Papua Barat, antara lain Dominggus Kambu (Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik), Henry Jackson (Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Humas, dan SDM), serta para kepala subbagian: Marqaline E. Kaiway, Herlina Margaretha Isir, Kurniawan Eko Sambodo, dan Robison Onicius Jeujanan. Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilu Papua Barat Dalam paparannya, Michael Mote menyampaikan proyek perubahan berjudul: “Strategi Penguatan Manajemen Logistik Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Berbasis Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sistem Pendukung.” Proyek perubahan ini berangkat dari realitas geografis Papua Barat yang terdiri dari wilayah pegunungan, kepulauan, dan pesisir, dengan keterbatasan akses transportasi serta infrastruktur. Kondisi tersebut selama ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan logistik Pemilu, mulai dari proses pelipatan, sortir, pengesetan, pengepakan, hingga distribusi ke tempat pemungutan suara (TPS), khususnya di daerah sulit dijangkau seperti Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak. “Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan tata kelola logistik Pemilu yang sistematis, efisien, akuntabel, mampu menjangkau wilayah terpencil, serta menjamin hak pilih masyarakat secara adil dan setara,” ungkap Michael. Milestone Jangka Pendek Untuk menjawab tantangan tersebut, Michael memaparkan beberapa langkah strategis jangka pendek, antara lain: Penyusunan laporan proyek perubahan dan pengesahan SOP teknis sortir, lipat, pengesetan, serta pengepakan surat suara. Rekrutmen dan pelatihan tenaga lapangan dengan supervisi harian. Penataan ruang kerja logistik dengan standar keamanan dan efisiensi. Penerapan sistem digital monitoring untuk laporan progres logistik secara real-time. Identifikasi daerah sulit akses dan penyediaan moda transportasi alternatif, mulai dari longboat, helikopter, hingga kendaraan 4x4. Penjelasan teknis lebih lanjut disampaikan oleh Dominggus Kambu, yang menekankan pentingnya penyusunan SOP baku, penataan gudang logistik, serta digitalisasi monitoring distribusi logistik guna meminimalisir keterlambatan dan potensi manipulasi data. Kesepakatan dan Harapan Dari diskusi yang berlangsung, disepakati beberapa hasil penting, di antaranya: Penetapan SOP sortir, lipat, pengesetan, pengepakan, dan distribusi logistik Pemilu di Papua Barat. Penetapan desain gudang logistik dengan alur penyimpanan yang efisien. Penyusunan SOP distribusi khusus untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kriteria baku rekrutmen dan pelatihan tenaga sortir/lipat surat suara. Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu di Papua Barat yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebanyak 47 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari delapan satuan kerja di wilayah Papua Barat resmi mengikuti Pembekalan dan Pengambilan Sumpah/Janji yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat, 23 Mei 2025. Acara ini digelar secara luring di Ruang Rapat KPU RI serta diikuti secara daring oleh satuan kerja KPU se-Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 626/SDM.02-Und/04/2025 dan 627/SDM.02-Und/04/2025 tertanggal 22 Mei 2025 perihal Undangan Pembekalan dan Pengambilan Sumpah Janji PPPK Tahun 2024 Periode I. Di KPU Provinsi Papua Barat, kegiatan bertempat di Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Provinsi Papua Barat dengan suasana yang tertib dan antusias, diikuti oleh 12 PPPK dari lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan bergabung 4 PPPK dari Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Arfak. serta 31 PPPK dari tujuh KPU Kabupaten, Rangkaian acara dimulai pukul 10.00 WIT dengan pembekalan yang diberikan oleh Kepala Biro SDM KPU RI, Yuli Hertaty, disusul pemaparan materi oleh perwakilan Badan Kepegawaian Negara, serta penjelasan tentang disiplin ASN dari Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai SDM KPU RI, Riki Arantes.    Puncak acara berupa pengambilan sumpah/janji dilakukan pukul 16.00 WIT oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno. Dalam arahannya, Bernard menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Sekretariat KPU, sekaligus menandai perubahan status dari Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa aturan kepegawaian ASN harus dipatuhi oleh seluruh PPPK yang dilantik, serta mengingatkan agar peningkatan status ini diiringi dengan peningkatan kinerja dan integritas, bukan sebaliknya. Bernard juga mengucapkan selamat dan mengharapkan seluruh PPPK yang dilantik dapat bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi norma serta peraturan yang berlaku. Di Aula KPU Provinsi Papua Barat, kegiatan ini turut dihadiri secara langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi, Michael Mote, Para Kepala Bagian, Henry Jackson dan Hajra Achmad, Kasubbag Parmas dan SDM, Tri Hartini, serta perwakilan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, yakni Sekretaris, Amon Manobi dan Kasubbag Parmas dan SDM, Daud Alloyisius. #arc

Manokwari, papuabarat.kpu.go.id -Penyelenggara pemilu tingkat provinsi di Papua Barat menggelar pertemuan virtual dengan judul Rapat Koordinasi Berbagi Pengalaman Dalam Rangka Reviu Relaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan (22/5/2025) guna berbagi pengalaman dan mengevaluasi pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pilkada. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ketua dan anggota KPU kabupaten se-Papua Barat, beserta jajaran sekretariat dan divisi teknis. Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi ini berlangsung sejak pukul 10.10 WIT hingga siang hari, mencakup berbagai sesi pemaparan dan diskusi antarwilayah. Dalam arahannya, Ketua KPU menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga, kedisiplinan kehadiran di kantor, serta penyelesaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, terutama di luar masa tahapan pemilu. Agenda utama rakor meliputi pelaporan kegiatan, kesiapan perangkat kerja, serta berbagai persoalan teknis di lapangan yang dihadapi penyelenggara tingkat daerah. Laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan data menjadi salah satu fokus pembahasan, dengan beberapa wilayah menyampaikan bahwa proses pelaporan telah selesai, meski masih ditemukan beberapa kendala administratif. Rakor juga mengungkap sejumlah tantangan lainnya, seperti hambatan teknis dalam rekapitulasi suara, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Masalah validitas dokumen, dukungan calon perseorangan, dan partisipasi masyarakat turut menjadi perhatian penting dalam forum ini. Sejumlah solusi teknis dirumuskan bersama, termasuk perlunya pelatihan berkelanjutan dan evaluasi terhadap penggunaan alat bantu serta sistem digital dalam proses pemilu. Penguatan koordinasi antarwilayah dan fleksibilitas regulasi diusulkan sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi dinamika di lapangan. Rapat ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut dan agenda koordinasi lanjutan yang akan dilaksanakan secara terpusat. Seluruh peserta diingatkan untuk terus menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh tahapan berjalan secara akuntabel dan tepat waktu. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPU Provinsi dengan KPU  Kabupaten dan meningkatkan kualitas demokrasi di Papua Barat.