Berita Terkini

Manokwari (26/2/2026). Ketua KPU Provinsi Papua Barat Francis Edward Makabory didampingi Anggota KPU Provinsi Adi Murat, Abdul Muni Salewe dan Abdon Retraubun memimpin Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat, bertempat di Aula Husni Kamil Manik.   Dalam penyampaiannya, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Francis Edward Makabory menyampaikan pembangunan zona integritas tidak hanya menyangkut membangun integritas diri tetapi juga integritas dalam lingkungan kerja masing-masing. Pembangunan Zona Integritas, sebut Francis, adalah tentang bagaimana mindset, perilaku dan budaya kerja dari seluruh pegawai dilingkungan KPU Provinsi Papua Barat dapat diubah dengan menegakan disiplin dan integritas dalam rutinitas dan juga pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga para pegawai menjadi lebih solid dalam bekerja serta berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat luas.   Sementara itu Anggota KPU Provinsi Papua Barat pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan Adi Murat menghimbau tidak hanya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam mempersiapkan dokumen-dokumen area perubahan yang dibutuhkan dalam penilaian Zona Integritas oleh KemenPAN-RB, namun seluruh pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat agar bekerja semaksimal mungkin dan memberikan sumbangsih kerja nyata dalam mewujudkan KPU Provinsi Papua Barat sebagai Wilayah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.   Anggota KPU Provinsi Papua Barat pengampu Divisi SDM Sosdiklih Parmas Abdon Retraubun menjelaskan Zona Integritas merupakan implementasi Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua Barat, secara kelembagaan, bagaimana menunjukan komitmen nyata reformasi birokrasi tersebut di lingkungan kerja melalui tata kelola kelembagaan, manajemen SDM, serta pelayanan publik kepada masyarakat.   Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Papua Barat Divisi Perencanaan Data dan Informasi Abdul Muin Salewe mengajak seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Barat untuk saling dukung dalam mewujudkan KPU Provinsi Papua Barat melalui 6 area perubahan dan menjadi pelopor Pembangunan Zona Integritas di wilayah Papua Barat tapi juga di Tanah Papua secara keseluruhan. Dalam sesi akhir Rapat juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dan seluruh jajaran sebagai wujud komitmen dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat.   Turut hadir dalam Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat di antaranya Kepala Bagian Perencanaan Data Informasi SDM Parmas Henry Jackson, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Hajra Achmad, Kasubag SDM Parmas Tri Hartini, Kasubag Hukum Pengawasan Robinson Yeuyanan, Kasubag Teknis Kurniawan Eko Sambodo, Kasubag Umum Logistik Marqaline Kaiway serta seluruh staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. PARHUMAS-SMD

Manokwari, 6/2/2026. KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Pemberian Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat pada 6 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Papua Barat, Michael Mote, dan diikuti oleh perwakilan jajaran sekretariat. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari, Ahmad Taufik, serta perwakilan anak-anak yatim yang turut memanjatkan doa bersama demi keberkahan dan kelancaran KPU Papua Barat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu kedepan. Michael Mote menyampaikan bahwa kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim ini berjalan di seluruh daerah oleh lembaga KPU. Ia juga berbincang kepada para anak yatim dalam ruangan terbatas ini, mengenal latar belakang mereka yang berasal dari daerah yang berbeda-beda.  Sebagai penutup, KPU Provinsi Papua Barat melakukan foto bersama dan menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan Pondok Pesantren untuk dikelola bagi anak-anak yatim.  PARHUMAS KPUPB

Manokwari, papuabarat.kpu.go.id – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Michael Mote didampingi Kabag Rendatin SDM Parmas KPU Provinsi Papua Barat Henry Jackson dan Kabag Rendatin SDM Parmas KPU Provinsi Papua Barat Daya Sally S. M. Sedubun, melepas sebanyak 78 peserta Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Aula Husni Kamil Manik, Minggu (18/1/2026), guna mengikuti Latsar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Barat.   Dalam arahannya, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Michael Mote berpesan kepada seluruh peserta latsar agar senantiasa menjaga asa orang tua masing-masing yang telah berjuang mendidik, menyekolahkan serta membesarkan hingga saat ini kesemua peserta telah menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Kata dia, para peserta diharapkan menjauhkan pikiran-pikiran yang justru merugikan diri sendiri dan keluarga.   ”Saya minta dengan hormat, kalian dididik dibesarkan, disekolahkan oleh orang tua sampai kalian sekarang sudah mau jadi pegawai negeri. Itu dijaga baik. Saya minta, pengalaman yang sudah sering terjadi, ada yang kadang baru kerja terus minta pindah, hal begitu jangan dipikirkan dulu. Kalian focus kerja ditempat masing-masing, tidak usah berpikir hal pindah dan lain-lain” tegas Mote.   “Itu yang rugi nanti orang tua kalian”, sebut Mote dalam arahannya.   Lanjut Mote, dibawah kepemimpinan Sekjen KPU saat ini, Bernard Dermawan Sutrisno yang dikenal sangat tegas dalam hal penegakan disiplin PNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hadir sesuai jam kerja dan tidak meninggalkan tugas tanpa izin. Oleh karena itu, setelah mengikuti latsar nantinya, pendidikan dasar terkait disiplin pegawai harus langsung diterapkan dalam lingkungan kerja melalui sikap taat, patuh, dan konsisten dalam menjalankan kewajiban serta menghindari larangan sesuai aturan perundang-undangan.   Para PNS nantinya juga wajib berbaur dengan lingkungan kerja, menjunjung tinggi nilai etika terhadap atasan dan rekan kerja, mengedepankan profesionalisme, etos kerja dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu.   Seusai memberikan arahan singkatnya, para peserta langsung dilepas menuju tempat penampungan Latsar CPNS yang berlokasi di Kampus Biru BPSDM Provinsi Papua Barat, Anday, Manokwari. Rencananya kegiatan Diklat Pendidikan Dasar CPNS KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Provinsi Papua Barat Daya bakal dilaksanakan sejak 19 Januari 2026 s.d berakhir pada tanggal 1 April 2026.   #KPUMelayani

Manokwari, papuabarat.kpu.go.id – Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Sekretariat KPU Provinsi dan KPU kabupaten, KPU Provinsi Papua Barat laksanakan Bimbingan Teknis SAKTI Modul Penganggaran dengan menghadirkan pemateri dari Kanwil DJPb Papua Barat, bertempat di Aula Husni Kamil Manik, 13 s.d 15 Januari 2026. Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Abdul Muin Salewe selaku pengampu Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Barat dalam penyampaiannya saat membuka kegiatan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh alur bisnis pengelolaan keuangan berbasis SAKTI tidak hanya bagi operator dan admin aplikasi SAKTI, namum juga bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Papua Barat. Hal tersebut, kata Abdul Muin, agar dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dapat lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu juga untuk mengantisipasi apabila ditemui jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan revisi agar proses revisi tetap mengacu pada alur bisnis dan ketentuan yang berlaku.   ”Tidak semua yang mengikuti kegiatan ini adalah operator dan admin aplikasi, tapi kegiatan ini sangat penting juga diketahui oleh semua pegawai. Kegiatan ini agar dalam penyusunan anggaran bisa lebih akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan” sebut Abdul Muin.   ”Sebab kadang-kadang kita sudah menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, tapi tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, kadang-kadang juga kita bisa pertanggung jawabkan, transparan tapi tidak akuntabel. Oleh sebab itu, pentingnya kegiatan ini supaya kita semua punya pemahaman menyeluruh terkait rencana kerja dan anggaran berbasis aplikasi SAKTI ini” lanjutnya. Pada hari pertama dan hari kedua kegiatan, pemateri dari Kanwil DJPb Papua Barat Habban Maulana memaparkan substansi perencanaan anggaran berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 serta mekanisme penginputan rencana kerja anggaran pada aplikasi SAKTI. Para peserta juga disuguhkan beberapa materi lain diantaranya IKPA berdasarkan Perdirjen PB Nomor 5 Tahun 2024 juga pengenalan modul pada aplikasi SAKTI yang melekat dengan IKPA.   Dalam pemaparannya, Habban menjelaskan terdapat beberapa prinsip belanja berkualitas diantaranya prinsip efisiensi, efektifitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas sejak penyusunan awal rencana kerja lembaga, khususnya di lembaga seperti KPU, agar sebisa mungkin menghindari kesalahan administrasi dan teknis yang dapat berpengaruh pada penyerapan serta pelaporan pada tahun anggaran berjalan.   Para peserta juga diberikan kesempatan tanya jawab terkait alur bisnis modul penganggaran dalam Aplikasi SAKTI dan dasar regulasi yang berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran sehingga kegiatan ini dapat berdampak pada penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Turut hadir dalam kegiatan 3 hari berturut-turut Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi SDM Parmas KPU Papua Barat Henry Jackson, Kepala Bagian Keuangan Umum Logistik KPU Papua Barat Dominggus Kambu, Kepala Bagian Teknis Hukum KPU Papua Barat Hajra Achmad serta para pegawai di lingkungan satuan kerja KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Kaimana, KPU Pegunungan Arfak, KPU Kabupaten Manokwari dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. [PARHUMAS KPU PABAR]

KPU PABAR, Manokwari. Sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari KPU se-Papua Barat mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa pagi, 2 Desember 2025, bertempat di Kantor Regional XIV BKN Manokwari. Pelaksanaan ujian ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian resmi dari Sekretariat Jenderal KPU RI terkait jadwal nasional Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2025 yang diselenggarakan serentak pada 2–23 Desember 2025 di seluruh kantor regional dan UPT BKN. Dalam pelaksanaan di Manokwari, KPU Papua Barat turut melakukan pendampingan penuh guna memastikan kesiapan peserta maupun kelancaran seluruh proses ujian berbasis sistem CAT BKN. Hadir mendampingi para peserta, Kepala Bagian yang membidangi SDM, Henry Jackson, beserta Kasubbag SDM, Tri Hartini, serta unsur kesekretariatan KPU Papua Barat yang membantu koordinasi teknis sebelum pelaksanaan, termasuk memastikan kelengkapan registrasi, ruang ujian, keamanan lokasi, hingga kesiapan jaringan dan sarana pendukung lain sebagaimana menjadi ketentuan yang disampaikan dalam surat Sekretaris Jenderal KPU RI. KPU Papua Barat menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan karier ASN di lingkungan KPU, sekaligus memastikan seluruh peserta mengikuti ujian dengan tertib, nyaman, dan sesuai standar prosedur yang ditetapkan oleh BKN. Dengan terlaksananya ujian ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh hasil terbaik dan semakin meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan kepemiluan di Provinsi Papua Barat.    

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Michael Mote, mendatangi Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Selasa (30/09/2025) dalam rangka mendapatkan dukungan dan kerjasama lewat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam mewujudkan manajemen logistik Pemilu yang efektif, aman, dan terpercaya di Papua Barat. Kedatangan Michael Mote disambut oleh Asisten III Administrasi Umum, Otto Parorrongan di ruang kerjanya. Otto menyampaikan bahwa Setda Papua Barat sedang berada di luar daerah sehingga belum bisa ditemui secara langsung. Berkenan dengan itu maksud kedatangan dipastikan akan tersampaikan kepada Setda. Di kesempatan itu, Michael Mote memaparkan seputar Proyek Perubahan Jangka Pendek yang sedang  diimplementasikan berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2025. Lewat sinergi bersama Pemerintah Daerah Papua Barat dalam mengimplementasi proyek ini, manajemen logistik pada Pemilu yang akan datang diharapkan bisa meningkat secara signifikan.