Berita Terkini

1061

Launching Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2021

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya memberikan arahan pada Launching Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun 2021 berjudul "Pion Demokrasi Teluk Wondama" atas nama reformer Henry Jackson Purba, Jum'at (24/9/2021). Paskalis mengatakan, pion demokrasi merupakan bentuk atau metode yang sama atau berkorelasi dengan kader kampung. Selama ini, katanya, KPU RI menjangkau sampai ke kampung/desa untuk meningkatkan partisipasi melalui program pendidikan pemilih. "DP3 atau Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang sebentar lagi kita laksanakan, misalnya," ujar Paskalis. Kemudian, komisioner KPU Provinsi Papua Barat 2 periode ini mengajak para ASN yang mengabdi di KPU untuk menyumbangkan ide-ide kreatif dan mendokumentasikan pengalaman kerjanya untuk pelayanan KPU yang lebih baik. "Sebagai persiapan untuk menyambut Pemilu serentak 2024 yang akan datang," tuturnya. Selain dihadiri secara daring oleh mentor dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar Sulawesi Selatan, launching juga dihadiri secara luring oleh para komisioner, pejabat dan staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. (Ahashid). #KPUMelayani


Selengkapnya
1232

Sekjen KPU RI Melantik 9 Pejabat Administrator KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno, melantik secara daring 92 pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Rabu (22/9/2021). Dalam acara pelantikan yang di dalamnya ada 9 pejabat Adminstrator dari Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat ini, Sekjend KPU RI memberikan 4 pesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera dilaksanakan hari ini atau paling lambat besok pagi. Pertama, segera melaporkan diri dan menghadap kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Karena kehadiran sekretaris (KPU) Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas pokok melayani memfasilitasi KPU dalam hal ini Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota secara kolegial yaitu melalui (rapat) pleno. “Ini adalah kesempatan pertama yang harus anda laksanakan yaitu menghadap dan juga meminta arahan (kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan,” tegas dia. Kedua, mengumpulkan seluruh jajaran sekretariat di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing dalam rangka melaksanakan konsolidasi, identifikasi persoalan-persoalan apa yang selama ini muncul. Bernad mengatakan, manfaatkan 3 bulan terakhir di tahun 2021 ini untuk mengidentifikasi persoalan. Buka DIPA. Lihat BMN. Seperti apa perencanaan selama 3 bulan ini. Lakukan identifikasi dan konsultasi (kepada Ketua dan anggota) melalui pleno di KPU masing-masing. Ketiga, buka kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, perencanaan anggaran, pengelolaan BMN, dan juga terkiat dengan SPIP, pelajari ulang dengan cepat. “Tidak terlalu lama kalian belajar. Karena disini (kalian) bukan sekolah, disini (kalian) kerja. Kalian harus bisa langsung running,” tegas dia. Keempat, keberadaan saudara-saudara saat ini sebagai pegawai KPU dan juga sebagai ASN itu terikat dengan dua kode etik. Kode etik pertama sebagai penyelenggara Pemilu dan yang kedua sebagai ASN. Bernad berharap dengan adanya dobel kode etik ini sebagai sekretaris semakin mawas diri, jangan dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan tergoda sehingga bisa menghancurkan harga diri pribadi, harga diri keluarga dan harga diri keluarga besar KPU. Untuk diketahui, dari 92 orang yang dilantik hari ini terdapat 71 orang pegawai organik yang sebagian besar promosi di kabupaten masing-masing, ada yang promosi tapi mutasi dari kabupaten sebelah dan ada juga yang promosi dari provinsi masing-masing. Berikut daftar 9 Administrator KPU Kabupaten/Kota dari lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dilantik: 1. Golda Agatha, S.Kom sebagai Administrator KPU Kabupaten Manokwari Selatan 2. Marthen Kambu, S.H. sebagai Administrator KPU Kota Sorong 3. Marthen Kambuaya, S.E sebagai Administrator KPU Kabupaten Sorong 4. Muhammad Rusdianto, S.H. sebagai Administrator KPU Kabupaten Sorong Selatan 5. Elisa Kambuaya, S.H. sebagai Administrator KPU Kabupaten Maybrat 6. Muhammad Ikhsan Payapo, S.H. sebagai Administrator KPU Kabupaten Fakfak 7. Syahid bin Muzaat sebagai Administrator KPU Kabupaten Teluk Bintuni 8. Eduard Kareth, S.E. sebagai Administrator KPU Kabupaten Teluk Wondama 9. Ahmad Rifai, S.IP. sebagai Administrator KPU Kabupaten Kaimana. (Ahashid). #KPUMelayani


Selengkapnya
910

Halal Bi Halal Sebagai Wadah Membangun Prospek Kinerja KPU Provinsi Papua Barat

#TemanPemilih , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam setiap waktu ke waktu, seperti halnya Ketika mengalami pergantian komisioner, senantiasa melakukan penataan untuk hal yang harus ditata dan meningkatkan kualitas pelayanan, kopetensi dalam kepemiluan pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Hal itu dapat dimungkinkan apabila diawali dengan membangun persekutuan dan persatuan internal antara pegawai sekretariat serta para komisioner. “Hal ini  akan berjalan baik apabila kita saling meminta maaf dan membangun kebersamaan”. Ini disampaikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (KPU Prov. P.B), Michael Mote, S.H., M.Hum pada acara Halal Bi Halal yang diadakan kamis (17/06/2021) di Aula KPU Provinsi Papua Barat. Michael Mote yang menjabat Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Januari 2021 ini menyampaikan dalam sambuatannya “mohon maaf apabila saya dan seluruh kabag, kasubag selama ini tidak melayani dengan baik, secara umum saya meminta agar kita menerapkan kebersamaan di antara kita, kita kerja baik Tuhan sayang”, pungkasnya.  Ungkapan Michael Mote itu langsung didukung oleh para komisioner yang juga diberikan kesempatan dalam acara itu. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, S.Sos “benar apa yang disampaikan pak Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat. Saya manganggap hal ini sama halnya dengan sebuah pernikahan, sebagaimana saya pernah mengalaminya. Untuk membangun kebersamaan dan persekutuan yang erat, kita harus saling mengikis berbagai kebiasaan buruk kita, juga mengikis kebiasaan yang tidak berkenan dan akan mengganggu profesionalisme kerja kita”. Ungkapan ketua KPU Provinsi Papua Barat yang menggantikan Amus Atkana itu, juga didukung keempat komisioner lainnya yang ikut menyampaikan beberapa perihal penting yang tidak jauh berbeda. Dalam Halal Bi Halal ini juga turut mengundang mantan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Thamrin Payapo dan mantan Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, namun karena berhalangan keduanya tidak sempat menghadiri acara yang terbilang sangat sederhana dan bermakna itu. Selain itu juga turut dihadiri seluruh komisioner dan seluruh staf sekretariat yang langsung dipimpin oleh Sekretaris, Michael Mote dan para Kabag dan Kassubag. KPU Provinsi Papua Barat juga mengundang Ustad/Rohaniwan untuk membawakan doa dan ceramah. Ustad menyampaikan bahwa “Halal Bi Halal adalah tradisi yang telah berlangsung sejak lama, yakni 1945. Acara ini pertama kali digagas dan dilakukan oleh Bung Karno, sehingga memang acara Halal Bi Halal hanya ada di Indonesia”. Ustad melanjutkan bahwa “Halal Bi Halal diadakan agar orang saling bertemu dan meminta maaf serta membangun hubungan baik. Biasanya tuan rumah yang mengundang, sudah akan bersedia menerima tamu dan dengan lapang dada telah mengampuni dan memaafkan”. Sehingga Halal Bi Halal selain menjadi wadah peribadatan, juga menjadi wadah silaturahmi antar sesama manusia. (M.A.-ym)   #KPUMelayani


Selengkapnya